oleh

Termasuk Jambi: Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Segera Lantik Jabatan Fungsional

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen OTDA Kemendagri) Akmal Malik. Foto dok Humas OTDA

Pariwarajambi.com- Termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, para gubernur/Bupati/wali kota diingatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera melakukan pelantikan jabatan fungsional.

Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik agar kepala daerah melakukan pelantikan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

Baca juga: Tiga Hari Lagi 2021 Berakhir: Capaian Vaksinasi Baru 65 Persen, Merangin Terancam Sanksi

Akmal memaparkan, sejauh ini, total sebanyak 327 atau 66 persen Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Persetujuan Penyetaraan Jabatan Fungsional.

Jumlah total tersebut merupakan update terakhir dari total empat pertimbangan teknis yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Per tanggal 27 Desember 2021, kami telah memberikan Persetujuan Penyetaraan Jabatan kepada total 327 Pemerintah Daerah. Dari Rincian tersebut untuk Provinsi berjumlah 19 Provinsi sedangkan kabupaten/kota berjumlah 308 kab/kota se-Indonesia” ujar Akmal di Jakarta, Senin (27/12/2021).

Baca juga: Sikapi Kisruh SMP 10: Ini Langkah Pemkab Merangin

Hingga saat ini, 19 Provinsi yang telah diberikan persetujuan yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Riau, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Gorontalo, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara.

Sesuai dengan pasal 34 ayat 2 Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, bahwa batas waktu bagi Instansi Pemerintah Daerah yang telah melakukan usulan Penyetaraan Jabatan yaitu paling lambat 31 Desember 2021.

Baca juga: Sopir Bus Sebabkan Sopir dan 3  Penumpang Carry Meninggal Dunia Jadi Tersangka

Untuk itu, kepala daerah diminta untuk segera melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Penyetaraan ke Dalam Jabatan Fungsional.

Dengan demikian, Akmal Malik menegaskan, proses penyederhanaan birokrasi khususnya penyetaraan jabatan tinggal beberapa hari lagi, yakni batas waktu paling lambat untuk pemerintah daerah melakukan pelantikan ke jabatan fungsional yaitu 31 Desember 2021. Pemerintah Daerah khususnya kepada 19 Provinsi dan 308 Kabupaten/Kota agar segera melakukan pelantikan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.(*)

Editor Riky Serampas

News Feed